Indonesia Network|KARAWANG — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni, pengibaran bendera, maupun ucapan Dirgahayu. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang mudah, pembangunan yang merata, serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia DPD Kabupaten Karawang, Sailin.Sg.S.H.C.L.P,,C.L.A. dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Menurut Sailin, tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
“Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus dirasakan rakyat dalam bentuk kehidupan yang layak, pelayanan publik yang adil, akses pendidikan dan kesehatan yang baik, kesempatan ekonomi yang terbuka, keamanan, serta kepastian hukum,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan Kabupaten Karawang tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, banyaknya proyek, atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran paling penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karawang.
Lanjutnya, memiliki kekuatan besar di sektor industri, pertanian, perdagangan dan jasa. Potensi tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Apakah rakyat mendapatkan pekerjaan?..........Apakah UMKM tumbuh?................ Apakah petani semakin sejahtera?...........Apakah pelayanan publik semakin mudah?..........Dan apakah lingkungan tetap terjaga?......... Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Dalam momentum kemerdekaan, Asosiasi Pewarta Pers Indonesia DPD Kabupaten Karawang juga menegaskan pentingnya peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Sailin" mengatakan wartawan bukan sekedar penyampai informasi, tetapi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
“Tugas wartawan bukan untuk menyenangkan pejabat, bukan pula untuk mencari musuh. Tugas jurnalistik adalah menyampaikan fakta, menguji informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memberikan penjelasan secara berimbang,” katanya.
Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi selama didasarkan pada fakta, data, kepentingan publik, dan kode etik jurnalistik.
Menurutnya, media harus mampu mengapresiasi kebijakan yang baik, tetapi juga tidak boleh diam ketika menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Justru kritik yang berbasis fakta adalah bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan dan pembangunan,” tegasnya.
Sailin juga mengingatkan para pejabat dan penyelenggara pemerintahan bahwa jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Semangat kemerdekaan, menurutnya, harus diwujudkan dengan membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah.
“Pejabat harus mampu memerdekakan rakyatnya dari persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Rakyat harus dimudahkan mendapatkan pelayanan, tidak dipersulit dalam mengakses haknya, mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh kesempatan ekonomi, dan merasa aman di daerahnya sendiri,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan masyarakat, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, buruh, petani, pemuda, hingga insan pers.
“Jangan membangun Karawang hanya dari balik meja. Dengarkan suara masyarakat di lapangan. Datangi persoalannya, lihat kondisinya, kemudian hadirkan solusi,” ujarnya.
Pembangunan Harus Menghadirkan Keadilan
Appi DPD Karawang juga mendorong pembangunan daerah agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sailin mengingatkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Karawang.
“Kita ingin Karawang maju, tetapi kemajuan itu harus dirasakan bersama. Jangan sampai daerahnya maju secara statistik, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, infrastruktur yang baik, atau ruang hidup yang sehat. Kemajuan harus menghadirkan keadilan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Uang negara adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. Pers akan terus mengawal penggunaan anggaran, pembangunan dan kebijakan publik agar tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat,” tegas Sailin
A-PPI DPD Kab. Karawang Siap Kawal Pembangun Kab.Karawang
Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, APPI DPD Kabupaten Karawang menyatakan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam pembang
unan daerah melalui kerja jurnalistik yang profesional, berimbang, kritis dan konstruktif.
(red).
